Bulan Juli ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau hingga ke tatanan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dapat memperkuat pencegahan terhadap kejadian Polio melalui aksi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serentak mulai 23 Juli 2024 yang terdiri dari 2 Putaran Pelaksanaan. Tgl. 23-29  Juli 2024 sebagai tahap putaran pertama, dan tgl. 06-12 Agustus 2024 sebagai tahap putaran kedua dalam pelaksanaan PIN Polio.

Bupati Bulungan, Syarwani S.Pd, M.Si, mendukung pelaksanaan PIN Polio serentak dan menyerukan himbauan kepada segenap masyarakat Kabupaten Bulungan yang memiliki anak usia 0-7 tahun untuk dapat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, maupun Pos-Pos Pelayanan Imunisasi Polio terdekat untuk dapat memperoleh imunisasi Polio berupa imunisasi tetes tanpa memandang status imunisasi anak sebelumnya. “Ayo bersama kita cegah Polio dengan Imunisasi !” serunya. *(Mira/DinkesBekabor)

Bupati Bulungan, Syarwani S.Pd, M.Si. didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, drg. H. Imam Sujono, M.AP, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jamal, SH, M.AP, Sekretaris Dinas Kesehatan, drg. IBK. Sidharahardja, MPH beserta jajaran dari Dinas Kesehatan sesaat sebelum menyerahkan secara resmi bantuan alat transportasi tersebut kepada Kepala Puskesmas atau yang mewakili Puskesmas se-Kabupaten Bulungan menyatakan ucapan terima kasih kepada Kemenkes RI yang telah mendukung dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan yang terus berupaya dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bulungan. “Melalui penguatan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan kesehatan ini, semoga seluruh Puskesmas dapat meningkatkan pelayanan kesehatannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bulungan” harapnya.

Akreditasi Puskesmas merupakan proses penilaian terhadap mutu pelayanan Puskesmas. Akreditasi Puskesmas dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Independent (LAI) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan.

Proses akreditasi UPTD Puskesmas Antutan ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian. Tahap persiapan dilakukan oleh Puskesmas sendiri, sedangkan tahap penilaian dilakukan oleh surveyor dari LAFKESPRI.

Dalam proses akreditasi, Puskesmas dinilai terkait terjaminnya manajemen puskesmas yang akuntabel, penyelenggaraan program kesehatan yang berkualitas, dan pelayanan klinis sesuai standart telah dilakukan secara berkesinambungan. banyak indikator-indikator terkait hal-hal tersebut diatas yang telah terpenuhi dan telah dijalankan dengan Profesional, baik secara organisasi maupun secara personal, sehingga berdasarkan hasil penilaian Surveyor dinyatakan Layak mendapat Kategori Paripurna.

Penilaian UPTD Puskesmas Antutan berdasarkan standar akreditasi Puskesmas yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Standar akreditasi Puskesmas terdiri dari 5 bab yang mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan, seperti kepemimpinan dan manajemen puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, program prioritas nasional, dan peningkatan mutu puskesmas.

Kepala UPTD Puskesmas Antutan, dr. Retno Imam Widyawanto mengatakan bahwa keberhasilan Puskesmas Antutan meraih predikat paripurna merupakan hasil kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Akreditasi Independent (LAI) dari Lafkespri, surveyor, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Tim TPCB Dinkes, Kepala Sub.Bagian Tata Usaha beserta anggota, Penanggung Jawab Upaya beserta anggota, Kader, Tokoh Agama, dan Lintas Sektoral, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung kami,” kata beliau.

dr. Anto berharap dengan adanya akreditasi ini, UPTD Puskesmas Antutan dapat terus eksis serta semakin Profesional dalam melakukan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif kepada masyarakat khususnya diwilayah desa antutan sesuai Standart pelayanan Minimal.

“Kami siap dan kami responsible terhadap keluhan masyarakat” kata dr. Anto

Keberhasilan UPTD Puskesmas Antutan meraih predikat paripurna merupakan kabar baik bagi masyarakat Desa Antutan. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas Antutanl telah memenuhi standar akreditasi Puskesmas secara keseluruhan dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Sekretariatdinkes;jano.red

Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Nur Pila Dewi, SKM, melakukan Aksi Perubahan / inovasi sebagai peserta PKP Angkatan XIII Tahun 2024.

“OPEN TRAS ONE DIGIT” adalah sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip dengan mentransformasi arsip konvensional menjadi format digital. Dengan menggunakan teknologi digital, proses pengelolaan arsip menjadi lebih efisien dan terorganisir. Langkah-langkah ini tidak hanya memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap arsip, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip. Dengan demikian, inisiatif ini memungkinkan institusi atau organisasi untuk memanfaatkan dan mengelola arsip mereka secara lebih efektif dan efisien.

Harapan nantinya dengan di Launchingnya Aksi Perubahan ini, Tersedianya sarana prasarana yang memadai yang didukung peralatan handal; Terpenuhinya pengelolaan arsip dengan sistem penyimpanan arsip untuk memudahkan temu balik; Adanya pengeloaan arsip dari konvensional ke digital dengan penyimpanan arsip secara digital melalui google drive yang terkoneksi dengan google spread sheed dan google form.

sehingga Inovasi ini akan memiliki manfaat bagi OPD, adapun Manfaat yang diinginkan adalah Pencarian arsip dengan menggunakan system ini dapat memenuhi standar yang ditetapkan dari segi waktu dan kesesuaian data. Dari dokumen yang akurat, akuntabel dan cepat disajikan diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi organisasi untuk mempercepat tercapainya transformasi digital bagi Dinas Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Pada saat Launching Inovasi inipun didukung Oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Seluruh Kepala Puskesmas beserta Kepala TU diwilayah Kabupaten Bulungan yang hadir langsung untuk melihat Pemaparan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Peserta PKP angkatan XIII Tahun 2024.

(sekretariatdinkes;jano.red)

Saat membuka acara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, drg. H. Imam Sujono, M.AP, menghimbau kepada para peserta untuk dapat mengikuti giat dengan penuh perhatian. “Pemantauan tumbuh kembang anak merupakan pintu utama dalam hal deteksi kesehatan fisik hingga intelektual anak. Utamanya sebagai upaya dalam mendeteksi bila adanya kesenjangan yang terjadi pada proses tumbuh kembang sesuai usianya. Melalui kegiatan ini semoga Ibu-Ibu Kader dapat lebih bertambah pengetahuan dan kompetensinya dalam hal deteksi dini kesenjangan tersebut dengan melakukan pengukuran maupun identifikasi perkembangan anak agar sekiranya yang butuh penanganan lanjut dapat segera dilaporkan dan mendapatkan penanganan sesuai prosedurnya di fasilitas kesehatan terdekat. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh para narasumber yang telah hadir hari ini.” ujarnya.

Para praktisi expert dalam hal tumbuh kembang hadir sebagai narasumber, diantaranya dr. Noor Hamidah, Sp.A, M.Kes., dari IDAI Cabang Bulungan yang menyampaikan tentang Perkembangan dan Gangguan Pada Anak Balita, Nuraidha Butsiawati, S.Gz dari PERSAGI Kab. Bulungan yang menyampaikan tentang Sosialisasi MP-ASI Usia 6-23 Bulan, dan fasilitator Gizi PKM Tanjung Palas Ari Rahman, A.Md.Gz, yang menyampaikan tentang Antropometri dan Prakteknya.

Para Kader yang nampak antusias dan proaktif selama sesi diskusi dan tanya jawab bersama para narasumber membuat giat berlangsung dengan baik dan lancar. (*Mira/DinkesBekabor)

Adalah dr. Velix Toding Sima, M.AP selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK pada tahun ini membuat inovasi Aplikasi Pantau Obat tersebut agar permasalahan mengenai Pemantauan serta distribusi obat menjadi tepat dan efektif guna meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat banyak secara khusus penyediaan obat-obatan.

Aplikasi Pantau Obat merupakan sebuah inovasi online berbasis web di buat dalam rangka monitoring pengelolaan obat secara realtime baik di puskesmas maupun IFPFK. Bentuk pelaporan obat dari Puskesmas berupa Laporan Pemakaian dan Laporan Permintaan Obat (LPLPO) masih dalam bentuk manual. Dengan adanya Aplikasi Pantau Obat sangat memudahkan buat puskesmas, IFPFK maupun dibidang farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Pada aplikasi ini dapat memberikan info secara Realtime ketersediaan obat di Puskesmas pada saat itu juga, dan keadaan obat 4 bulan menjelang masa kadaluarsa. Terobosan Inovasi inipun mendapatkan Apresiasi serta dukungan dari semua Stakeholder.

Adapun manfaat dari adanya inovasi ini;
(Internal) 1. Memudahkan Dinas Kesehatan Monitoring laporan dari puskesmas 2. Memudahkan puskesmas dalam pelaporan ke Dinas Kesehatan sehingga petugas farmasi di puskesmas lebih focus pada pelayanan. 3.Terlaksananya aplikasi Pantau Obat dalam kegiatan pengelolaan obat sehingga meminimalisir kekosongan obat dan obat kadaluarsa. 4. Anggaran untuk pengadaan perbekalan obat menjadi lebih efektif dan efisien.

(eksternal) 1. Masyarakat akan terlayani sesuai standar, 2. Keluhan dari pasien / Petugas farmasi berkurang masalah obat

Tim Media: Sekretariatdinkes_Jano

Kepala Dinas Kesehatan, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, drg. IBK. Sidharahardja, MPH menyambut baik kolaborasi yang terjalin. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan bakti sosial yang mendukung upaya promotif dan prevetif untuk Kesehatan Ibu dan Anak, dan diharapkan rangkaian kegiatan peringatan seperti ini tidak semata2 menjadi peringatan rutin tahunan saja namun sebagai semangat dan energi baru pada setiap gerak dan langkah bidan untuk bergerak bersama dalam melayani masyarakat Kabupaten Bulungan.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Bulungan, Sri Nurhandayani Syarwani, beserta jajaran berlangsung efektif dengan Tema “Peran Bidan Dalam Penguatan Sistem Ketahanan Nasional Pada Krisis Iklim Melalui Sinergi dan Kolaborasi”. Semangat yang ditunjukkan para bidan merupakan euphoria abdi profesi dimana tertumpang berjuta harapan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Sebab bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan dan asuhan bagi seluruh masyarakat. Dengan keberadaan bidan di setiap daerah, diharapkan semua perempuan dapat menjangkau dan terjangkau oleh pelayanan kebidanan.

Peringatan HUT IBI tahun ini merupakan salah satu target yang perlu dicapai oleh seluruh bidan Indonesia, khususnya Kabupaten, dengan harapan akan berimpact pada penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta pencegahan Stunting. Sesaat setelah kegiatan selesai, Ketua IBI Cabang Bulungan, Era Wahyuni, A.Md.Keb, menyataka bahwa peringatan ini jauh lebih dari sekedar pencapaian organisasi, tetapi ini tentang mengeksplorasi kemajuan individu dan mengakui seberapa jauh eksistensi profesi Bidan melangkah dalam memberikan pelayanan yang memberikan bukti nyata yaitu menghasilkan keluarga yang sehat dalam masyarakat. “Dengan segenap kecintaan kepada Bidan, mari kita perkuat persatuan dan persaudaraan dalam wadah organisasi dengan penuh loyalitas yang bermartabat. Dan semangat untuk terus mengabdi untuk mendukung meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” ujarnya. *(Mira/DinkesBekabor)

Ibu Mariam, selaku Ketua Posyandu Bina Waluyo, menyambut hangat kedatangan Tim Pembina secara vertikal dan berkomitmen untuk dapat berkompetisi di Tingkat Provinsi. “Kami sangat berterima kasih Tim Pembina telah secara langsung turun dalam melakukan pembinaan kepada kami. Dan secara garis besar kami sudah disampaikan beberapa unsur penting dalam pelayanan dasar Posyandu bahkan hal rinci terkait teknis administrasi yang nantinya akan menjadi indikator penilaian. Mohon do’a untuk kelancaran kami nanti mengikuti lomba.” ujarnya.

Di akhir pembinaan, Tim Pokjanal Posyandu Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan harapan akan keaktifan Tim Pembina Posyandu di Tingkat Kecamatan dan Desa untuk melakukan pembinaan secara intens sembari menunggu waktu pelaksanaan Lomba. Di agendakan, Tim Pokjanal Posyandu Kabupaten akan kembali melaksanakan pembinaan sekaligus pemantapan H-2 Lomba. *(Mira/DinkesBekabor)

Tanjung Selor – Dalam rangka menyambut lebaran Idul Fitri 1445 H. Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan bersama Tim gabungan TKPPOM (Tim Koordinasi dan Pengawasan Obat dan Makanan) Bulungan yang terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tarakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop), Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Polresta Bulungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Puskesmas Tanjung Selor beberapa pekan lalu (Selasa, 26 Maret 2024) melaksanakan pengawasan pangan pada parcel dibeberapa retail, swalayan dan toko grosir, serta pengujian jajanan Takjil Ramadhan pada beberapa area yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Bulungan.

Kegiatan pengawasan pada produk parcel ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada pedagang terkait keamanan produk pangan yang beredar, memastikan produk pangan tersebut memiliki izin edar, tidak kadaluwarsa, tidak rusak, penyimpanan produk pangan pada display dalam keadaan bersih dan tidak berdebu, memberi penandaan khusus pada produk pangan non halal.

Begitu pula pada jajanan Takjil Ramadhan, dilakukan pengawasan secara intensif terhadap penjual yang berada di beberapa wilayah strategis yaitu Pasar Ramadhan Lapangan Ahmad Yani, penjual Takjil di wilayah jl. Sengkawit, Jl. Semangka dan daerah Jl. Jend. Sudirman. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan untuk dapat memastikan jajanan yang di jual aman dari bahan berbahaya dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jajanan Takjil diambil secara acak kemudian di uji oleh BPOM dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bulungan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan berbahaya pada makanan seperti Methanil Yellow, Rhodamin B., Formalin dan Boraks. Dan untuk semua sampel yang diuji menunjukkan hasil  bahwa tidak ditemukan adanya kandungan bahan berbahaya.

Tim gabungan TKPPOM mengharapkan kepada masyarakat untuk dapat menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk parcel, makanan siap saji maupun jajanan makanan dengan memperhatikan kelayakan produk, hyginitas, sanitasi makanan dan produsen makanannya. Pengawasan pangan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak aman atau yang tidak memenuhi standar. Serta dapat meningkatkan kesadaran para pedagang dan konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. *(Mira/DinkesBekabor)

Diketahui, beberapa permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak masih ditemui di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 6,77%. Selain itu, angka perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 mencapai 8,37%, melebihi rata-rata Nasional sebesar 8,06%. Hal ini tentu dapat berdampak pada pencapaian Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia yang Layak Anak pada Tahun 2030 dan “Indonesia Emas” pada Tahun 2045.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pertemuan sebagai wujud tindak lanjut dari permasalahan yang ada. Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP, M.Si., dan dihadiri oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak dan Pengasuhan dan Lingkungan ini berjalan efektif dan mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya Pakta Integritas ini dapat menjadi bukti nyata bahwa upaya Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara secara pragmatik berkomitmen untuk percepatan menangani permasalahan perkawinan Anak dan pengasuhan yang layak melalui penguatan sinergitas dan kolaborasi dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal dan pelibatan masyarakat.

Sesaat setelah kegiatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, drg. IBK Sidharahardja, MPH, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan menyatakan seruan semangat dan sikap optimis untuk bersama perkuat sinergitas untuk cegah pernikahan anak untuk mencegah Stunting dengan elaborasi dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, “Mari bersama kita sukseskan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bulungan, KLA Bulungan BISA !” serunya. *(Mira/DinkesBekabor)